Komisi II DPR RI : Rapat Dengar Pendapat dengan Ombudsman Republik Indonesia


 GIGITAN OMBUDSMAN HARUS MEMATIKAN, MASYARAKAT HARUS MENGETAHUI OMBUDSMAN DEMI TERPENUHINYA PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK.

Fungsi Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun derah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Selanjutnya Ombudsman bertugas :
  1. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
  2. Melakukan pemeriksaan subtansi atas Laporan
  3. Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman
  4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
  5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan
  6. Membangun jaringan kerja
  7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan
  8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.
Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Senin, 2 Desember 2019, Drs. Cornelis, M.H. mengakui jika Ombudsman sangat diperlukan di negara ini mengingat fungsi dan tugas Ombudsman yang mengawasi seluruh aktivitas penyelenggara negara agar benar-benar mampu memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat, selanjutnya A-240 ini mendukung Ombudsman untuk tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi kepada lembaga negara yang melakukan maladministrasi.
Harapan semua kita agar tidak terjadi lagi maladministrasi yang dilakukan penyelenggara negara atas wewenang yang dimiliki tersebut, dalam investigasi atas pengaduan masyarakat Ombudsman benar-benar tidak hanya mengeluarkan surat saja ketika ada pengaduan tetapi benar-benar melakukan investigasi agar ditemukan apa sebenarnya terjadi sehingga tidak keluar dari kehendak undang-undang dan masyarakat pencari keadilan memiliki akses atas keadilan yang belum ditemukan serta pada akhirnya prinsip keadilan dan kepastian hukum terpenuhi dengan baik dan benar ujar Drs. Cornelis, M.H. 
Dalam waktu dekat lanjut Cornelis, akan berkunjung ke Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat kita akan cek, kita akan mengali kesulitan dan tantangan apa yang dialami oleh kawan-kawan Ombudsman di Kalimantan Barat, kita juga ingin mengetahui jenis pengaduan yang masuk ke Ombudsman dan bagaimana strategi Ombudsaman menyelesaiakan pengaduan tersebut. Kita juga akan melihat fasilitas yang digunakan apakah telah layak atau belum, ini penting agar pelayanan pengawasan atas penyelenggara negara benar-benar berjalan dengan baik (L).



 RDP dengan Ombudsman RI




Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI tahun 2019 : Pancasila, UUD NRI'45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika

Image
Wibawa Ideologi Pancasila harus lebih tinggi dari ideologi-ideologi lainnya yang ada di Indonesia        Saat ini masyarakat Indonesia tengah berhadapan dengan kondisi atau tantangan global, tantangan tersebut memunculkan berbagai maca ideologi yang inkonsistensi dengan konspe Pancasila, berangkat dari kondisi yang semangkin mengkuatirkan itu serta sejalan degan amanat Pasal 5 huruf (a) dan huruf (b) UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD, MPR RI ditugaskan untuk membumikan Ketetapan MPR yang tentang  4 Pilar yaitu : 1. Pancasila 2. UUD NRI 1945; 3. NKRI; 4. Bhineka Tunggal Ika;        Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, maka setiap anggota MPR RI berkewajiban melaksanakan pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI tersebut. I mplementasi empat pilar harus terus digelorakan terhadap semua kalangan, mulai dari tokoh masyarakat hingga generasi muda. K egiatan sosiali...
Read more

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Oleh Anggota MPR RI Bapak Drs. Cornelis,MH bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak

Image
4 Pilar Kebangsaan itu penting dan harus disosialisasikan Anggota MPR RI Drs. Cornelis, M.H. melaksanakan sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara di Aula Bupati Landak pada Jumat, 29 November 2019 lalu, para peserta yang hadir terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Masyarakat Umum, Mahasiswa, Pelajar dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kab. Landak sehingga peserta diperkirakan 1000 orang, jumlah tersebut melebihi dari target yang hanya 150 peserta saja sehingga dalam dan luar Aula yang hanya berkapasitas 440 orang tersebut disesaki oleh warga yang tidak ingin melewati moment berharga ini dan ingin mengikutinya hingga selesai. Sosialisasi 4 Pilar ini menampilkan 2 Narasumber yang memang berpengalaman yaitu Heri Saman, S.H., M.H. Ketua DPRD Kab. Landak dan dr. Karolin Margret Natasa Bupati Landak. Selanjutnya dalam paparannya kedua pemateri tersebut lebih menekankan jika Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika final serta tidak bisa ditukar lagi de...
Read more